Perpanjangan Kontrak Belum Terang, Kideco dan Adaro Tetap Investasi
Namun, Menteri BUMN Rini Soemarno menilai perlu ada penegasan-penegasan dalam RPP tersebut. Penegasan yang dimaksud di antaranya soal prioritas pengelolaan wilayah tambang habis kontrak oleh BUMN. Selain itu, pembatasan wilayah tambang maksimal 15 ribu hektar. Tujuannya, agar tidak melanggar batasan seperti diatur dalam UU Minerba.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo meminta RPP Minerba mengacu pada UU Minerba. Seiring kondisi ini, Presiden pun belum meneken RPP Minerba. Belakangan, DPR dan Kementerian ESDM tampaknya sepakat untuk merevisi dulu UU Minerba sebelum mengeluarkan RPP Minerba.
(Baca: Revisi UU Minerba Diminta Tetap Pertahankan Penciutan Wilayah Tambang)
Adapun permintaan Menteri Rini tentang prioritas wilayah tambang untuk BUMN mendapat respons dari Hendra. Ia menyarankan agar pemerintah tetap memprioritaskan perusahaan swasta yang selama ini mengelola wilayah tambang untuk meneruskan pengelolaannya. "Masukan untuk revisi PP, kami ingin diproritaskan. Karena kan sudah investasi," kata dia.
Terdapat delapan perusahaan batu bara besar yang habis masa kontrak pada periode 2019-2023. Perusahaan yang dimaksud merupakan pemegang kontrak Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batu bara (PKP2B) Generasi 1 yang mengelola wilayah tambang batu bara paling luas.
Perusahaan yang dimaksud yakni Tanito Harum (14 Januari 2019), Arutmin Indonesia (1 November 2020), Kendilo Coal (13 September 2021), Kaltim Prima Coal (31 Desember 2021), Multi Harapan Utama (1 April 2022), Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan Berau Coal (26 April 2025).
