“Data Pemilik Perusahaan Harus Dibuka”
Sama seperti di sektor migas, saat ini kami sedang mengarahkan sistem pencatatan produksi berdasarkan hasil kontrol pemerintah, bukan dari laporan pelaku usaha. Kami sedang pikirkan teknologinya seperti apa. Tentu ini perlu dilakukan secara bertahap.
Rendahnya transparansi di sektor pertambangan mineral dan batu bara juga berdampak pada munculnya raja-raja kecil di daerah yang menguasai perusahaan tambang. Bagaimana mengatasi hal ini?
Saya juga sudah mendapat informasi ini. Ya, kami segera melaksanakan penataan lintas sektor.
Terkait pelaksanaan EITI, meski sudah berjalan lebih dari tujuh tahun di Indonesia, namun partisipasi perusahaan ekstraktif, khususnya minerba masih tergolong rendah. Selain itu, dalam proses pembuatan laporan, Indonesia tertinggal dibanding negara lain. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki hal ini?
Salah satu hal penting yang perlu dilakukan adalah sinergi antar lembaga terkait. Salah satu contohnya adalah inisiatif one map policy. Ini salah satu bentuk transparansi. Kementerian ESDM sudah memulainya, kami sudah menyelesaikan peta dengan skala 1:50.000. Kami akan terus mengusahakan lebih kecil lagi. Ini berguna untuk menghindari terjadinya tumpang tindih wilayah pertambangan dan menjadikan pihak-pihak yang terlibat bisa saling bersinergi.
Selain transparansi sistem produksi dan pembayaran setoran ke pemerintah, EITI juga mendorong dilakukannya transparansi beneficial ownership atau pemilik manfaat utama. Apakah ini mendesak dilakukan?
Ini kebijakan Pak Menteri dengan saya. Jika ingin memperpanjang izin, kontraktor wajib mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan data beneficial ownership. Mulai dari komisaris, direktur, NPWP direktur, NPWP komisaris. Semua harus dibuka.
Jadi transparansi beneficial ownership wajib menjadi persyaratan untuk perpanjangan izin kontrak?
Jelas. Pengajuan izin akan ditolak jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi.
