Bos Freeport Temui Jonan Jelang Batas Akhir Negosiasi
Adapun negosiasi ini tidak hanya dilakukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan, tapi juga Kementerian ESDM. “Sesuai arahan Presiden Menteri ESDM akan membantu dalam tim bersama-sama dalam Kementerian Keuangan dan BUMN untuk berunding dengan Freeport supaya bisa dicapai titik temu, " kata Hadi.
Salah satu poin yang masih belum mencapai titik temu mengenai jaminan stabilitas investasi. Dalam hal ini adalah sistem perpajakan yang akan ditetapkan kepada perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.
Mengenai perpajakan itu, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan masih menyusun payung hukum berupa Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah itu nantinya akan menjadi lamporan dalam IUPK.
Selain itu adalah teknis divestasi 51% saham Freeport, termasuk valuasi nilainya. Saat ini pemerintah dan Freeport masih tawar menawar mengenai nilai saham tersebut.
Pada 28 September 2017 lalu, CEO Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson sudah mengirimkan surat mengenai divestasi saham kepada pihak Kementerian Keuangan, tepatnya Sekretaris Jenderal Hadiyanto. Inti surat itu adalah penolakan terkait dengan posisi pemerintah terhadap proses divestasi saham perusahaannya.
