Penurunan Porsi Kepemilikan Kilang Minyak Bisa Terganjal Restu Mitra

(Baca: Rosneft dan Aramco Diminta Serap Hasil Kilang Tuban dan Cilacap)

Kendala keuangan inilah yang membuat Pertamina mengatur ulang jadwal operasi kilang. Sebagai gambaran, sejumlah kilang mengalami pemunduran jadwal yakni, Kilang Tuban di Jawa Timur yang mundur ke 2024 dari target awal 2021. Kedua, Kilang Cilacap, di Jawa Tengah yang molor ke 2023 dari rencana 2021.

Ketiga, Kilang Balongan di Jawa Barat, mundur menjadi 2021 dari 2020. Keempat, Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur di bangun dua fase, fase-1 diundur menjadi 2020 dari rencananya 2019. Begitu juga pembangunan fase-2, awalnya ditargetkan beroperasi 2020, mundur menjadi 2021.

Namun, tidak semua proyek kilang tersebut mundur dari jadwal awal. Proyek kilang baru di Bontang, Kalimantan Timur dan peningkatan kapasitas kilang di Dumai, Jawa Barat, masih tetap sesuai rencana.

Rencana Pertamina itu pun ditentang pemerintah. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I.G.N Wiratmaja Puja mengatakan kalau jadwal operasi kilang mundur maka impor membengkak dan pada akhirnya juga akan membebani anggaran negara dan menguras devisa.

(Baca: Impor Bisa Bengkak, Pemerintah Larang Pertamina Tunda Proyek Kilang)

Jadi untuk mengatasi masalah tersebut Wiratmaja mengusulkan agar Pertamina bisa mengurangi porsi kepemilikan di kilang. "Yang sudah disampaikan tentu kalau Pertamina keuangannya berat maka porsi share-nya diturunkan," kata Wiratmaja di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6).