Pemerintah Akan Ikut Tanggung Biaya Teknologi Pengurasan Sumur Migas
Kondisi itu diperparah dengan ketiadaan kegiatan eksplorasi secara masif, sehingga rasio penggantian cadangan migas (RRR) di bawah 100 persen. Padahal, dalam dokumen RUEN yang sudah diterbitkan pemerintah, ditargetkan RRR bisa tercapai 100 persen pada 2025.
(Baca: 2020, Impor Minyak Indonesia Bisa Mencapai Rp 2,5 Triliun)
Selain itu, sumur minyak di Indonesia tergolong tua, jadi teknologi EOR diharapkan bisa meningkatkan produksi dan menekan impor. "Ini impor minyak bisa tidak karu-karuan nanti, makanya harus ditantang EOR dan eksplorasi," kata Andang dalam diskusi kelompok terfokus (FGD) Asosiasi Minyak Indonesia atau Indonesia Petroleum Association (IPA) di Jakarta, Senin (12/6).
Direktur Eksekutif Reforminer Komaidi Notonegoro juga menyatakan hal yang sama. Jika tidak ada terobosan maka impor akan membengkak. Bahkan, dalam rencana umum energi nasional (RUEN), di 2050 diperkirakan impor minyak melebihi 4 juta barel per hari (bph).
Pembengkakan impor tentu akan menguras devisa. Padahal, realisasi kebutuhan devisa impor migas tahun lalu sudah mencapai US$ 15,969 Juta. Apabila rata-rata harga minyak menyentuh level US$ 50 per barel pada 2025 maka kebutuhan devisa impor migas diperkirakan sebesar US$ 41,875 juta.
Angka tersebut didapat dengan asumsi pembangunan kilang Pertamina berjalan sesuai target. Namun jika proyek kilang tidak berjalan pada 2025, kebutuhan devisa impornya diperkirakan sebesar US$ 67,240 juta. Alhasil, produk industri berbahan bakar minyak pun tidak kompetitif.
(Baca: Pemerintah Kaji Insentif Bagi Hasil untuk Pengurasan Sumur Minyak)
Komaidi mendorong penggunaan EOR, meskipun hasil produksinya baru terasa dalam kurung waktu 5 tahun sejak diterapkan, namun ini bisa jadi solusi untuk mengurangi impor. "Kalaupun di 2050 punya uang untuk impor, tapi tidak ada negara yang mau jual minyaknya ke kami, kacau kan," kata dia.
