Skema Gross Split Jamin Investor Untung Pakai Produk Lokal
Lapangan tersebut telah dihitung keekonomiannya terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan pajak yang didapat pemerintah. "Belum ada yang datang ke saya bilang gross split tidak mencapai keekonomiannya," ujar dia. (Baca: Mengukur Manfaat Skema Baru Gross Split bagi Negara)
Di sisi lain, Arcandra meminta industri penunjang migas di dalam negeri bersiap menghadapi adanya skema gross split. Dengan skema ini, kontraktor bebas melakukan pengadaan barang dan jasa, tanpa harus melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Wargono Soenarko mengatakan, dampak nyata skema gross split terhadap industri penunjang baru terasa tiga tahun ke depan. Penyebabnya dalam waktu dekat belum bakal ada kontraktor yang menerapkan skema itu.
Salah satu kekhawatiran Wargono terhadap skema gross split adalah industri dalam negeri akan kalah bersaing dengan produk luar. Apalagi produk impor bisa lebih murah. Untuk pembuatan pipa selubung (casing), misalnya, Tiongkok bisa 80 persen lebih murah. (Baca: Skema Gross Split Migas Ancam Keberadaan Kontraktor Kecil)
Insentif tambahan bagi hasil jika kontraktor memakai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menurut Wargono, juga tidak akan terlalu menolong. Sebab, kontraktor tentu mencari barang dan jasa yang lebih murah. "Bakrie saja masih kalah sama Marubeni," kata dia.
