Freeport Melunak, Adkerson: Kami Cari Solusi Agar Tak Arbitrase
(Baca: Revisi Aturan Izin Tambang, Jonan Dinilai "Kalah" Lawan Freeport)
Apalagi, Freeport mengaku sudah berinvestasi untuk membangun tambang bawah tanah senilai US$ 15 miliar. Tambang bawah tanah menjadi investasi andalan Freeport jika mendapatkan persetujuan perpanjangan kontrak dari pemerintah setelah 2021. "Jadi kemenangan akan ada saat kami bisa mencapainya (perpanjangan kontrak)," kata dia.
Di sisi lain, Adkerson mengatakan tetap memiliki komitmen terhadap masyarakat yang ada di sekitar Freeport, seperti Suku Amungme, untuk membantu peningkatan sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat sekitar Freeport. "Karena kami mewakili lebih dari 90 persen ekonomi di Mimika," kata dia.
Di tempat yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji mengatakan, ada empat hal yang dibahas dalam proses negosiasi dengan Freeport. Pertama, stabilitas investasi seperti ketentuan fiskal baik di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kedua, kewajiban divestasi saham Freeport. Ketiga, kelangsungan operasi Freeport setelah 2021. Keempat, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter).
(Baca: BPK: Potensi Kerugian Negara Akibat Tambang Freeport Rp 185 Triliun)
Adapun pertemuan untuk membahas negosiasi akan dibahas saban pekan setiap Hari Selasa. Perundingan akan berlangsung hingga 10 Oktober 2017. Namun, menurut Teguh, Menteri ESDM menginginkan proses perundingan bisa selesai lebih cepat 1-2 bulan. "Harapan Pak Menteri kalau bisa selesai 1-2 bulan, beliau berikan apresiasi," katanya.
