Kuartal I 2017, Dana Penggantian Operasi Migas Turun 13 Persen
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, dana cost recovery yang dialokasikan sebesar US$ 10,4 triliun, Nilainya lebih tinggi 24 persen dibandingkan alokasi dalam APBN-Perubahan 2016 yang sebesar US$ 8,4 miliar. (Baca: Anggaran Cost Recovery Migas Tahun Depan Melonjak 24 Persen)
Dengan cost recovery sebesar itu, pemerintah ingin target produksi siap jual migas (lifting) tahun ini tidak meleset. Adapun target lifting minyak tahun ini sebesar 815 ribu barel per hari (bph), sementara lifting gas 1,150 mboepd. Namun, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga membuat kesepakatan dengan SKK Migas agar lifting 2017 bisa mencapai 825 ribu bph.
Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazar menginginkan SKK Migas lebih efektif dalam mengawasi cost recovery. Alasannya, dana tersebut bisa mempengaruhi penerimaan negara.
Pada 2014, penerimaan negara dari migas sebesar Rp 320 triliun. Lalu turun menjadi Rp 136 triliun di 2015 dan tahun lalu tinggal Rp 80 triliun. Pemicunya adalah meningkatnya realisasi cost recovery yang membengkak dari target yang dicantumkan dalam APBN.
(Baca: Penerimaan Migas Turun, Kemenkeu Minta Tekan Cost Recovery)
Untuk menekan cost recovery, Jonan juga sudah membuat skema kerja sama gross split. Skema baru itu berlaku bagi kontrak baru migas dan sebagai opsi pilihan kontrak bagi kontraktor yang melakukan perpanjangan kontrak.
