DPR Pertanyakan Pengalihan Biaya Proyek Tangki BBM ke Pertamina

(Baca: Demi BBM Satu Harga, Pemerintah Bangun Tangki di 8 Daerah)

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM Susyanto mengatakan pengalihan anggaran itu merupakan kebijakan pemerintah. Pembangunan tangki penyimpanan BBM dan LPG nantinya tidak menggunakan APBN 2017, melainkan kas Pertamina sebagai perusahaan BUMN.

Biaya yang semula dianggarkan untuk proyek tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya, seperti jaringan gas dan konverter kit. ''Anggaran yang ada dialihkan untuk dioptimalkan membantu masyarakat,'' kata Susyanto kepada Katadata, Kamis malam (23/3).

Sebelumnya, pemerintah berencana menggelontorkan dana sekitar Rp 227,2 miliar untuk pembangunan infrastruktur BBM dan LPG di kawasan timur Indonesia. Dana ini akan dianggarkan untuk tahun jamak mulai 2017 hingga 2018. (Baca: Pemerintah Siapkan Rp 1,9 Triliun Bangun Enam Infrastruktur Hilir)

Rencananya, pemerintah akan membangun delapan tangki penyimpanan BBM di wilayah timur Indonesia dan daerah yang terpencil seperti di Kepulauan Mentawai, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Kemudian   membangun tangki penyimpanan elpiji di empat lokasi, yakni di Jayapura (Papua), Wayame (Maluku), Bima (Nusa Tenggara Barat), dan Tenau (Nusa Tenggara Timur).