Jokowi Minta PLN Perbanyak Beli Listrik, Bukan Bangun Pembangkit
Awalnya, kata dia, PLN diberi jatah untuk membangun pembangkit sendiri sebesar 5 GW, dari proyek 35 GW. Sisanya 30 GW diberikan kepada pihak swasta (Independent Power Producer/IPP). Namun, karena PLN sudah terlanjur melakukan tender sebesar 10 GW, akhirnya pemerintah memberikan jatah sebesar itu.
“Tapi itu sudah batas maksimal, bahkan diminta untuk dilihat lagi kemampuan keuangannya. Kalau memang lebih baik fokus kepada transmisi, pembangkitnya diberikan ke IPP saja,” kata Sudirman. Pemerintah juga menugaskan PLN membangun transmisi sepanjang 46 ribu kilometer, yang harus selesai dalam lima tahun.
Menurut Sudirman, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menekankan bahwa urusan listrik bukan sekadar urusan korporasi. PLN adalah perusahaan utilitas dan negara bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kelistrikan.
“Karena itu tidak boleh menggunakan perhitungan komersial, tapi (listrik) harus menjadi penggerak pembangunan ekonomi,” ujarnya. (Baca: Pembangkit 35 GW Terbangun Seperempat, 8 Masalah Menghambat)
Lebih lanjut Pramono menjelaskan, dalam rapat tersebut Jokowi juga meminta Menteri ESDM dan Menteri BUMN untuk menggalakan pembangunan pembangkit mikro hidro. Selain potensinya yang besar, pembangkit jenis ini dianggap dapat memberikan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Terutama daerah-daerah yang memungkinkan untuk pengembangan pembangkit mikro hidro.
