Belum Setahun Jadi Komut PLN, Bekas Pimpinan KPK Chandra Hamzah Dicopot
Terkait pencopotannya sebagai Komisaris Utama PLN, Chandra mengaku sudah mendengar kabar tersebut. “Tapi saya belum terima surat resminya,” katanya saat dihubungi Katadata melalui telepon, Rabu (14/10).
Kabar pencopotan Chandra Hamzah ini sebenarnya sudah berhembus sejak pekan lalu. Pergantian itu konon karena Chandra menghambat kepentingan bisnis keluarga pejabat tinggi. Dugaan tersebut juga dinyatakan oleh Riska Martina Sitepu, Departemen Humas DPP Serikat Pekerja PLN. "Intinya saya sampaikan ada kepentingan bisnis terganggu atas kehadiran Pak Chandra Hamzah. Pencopotan itu menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada pelaku bisnis, bukan kepada konstitusi,” katanya.
Menurut dia, Chandra sangat keras menolak rencana pelepasan wilayah usaha penyediaan listrik kepada pihak swasta. Ia ingin semua wilayah usaha tersebut dikerjakan oleh PLN karena melihatnya sebagai aset negara yang harus dikelola perusahaan milik negara (BUMN). Sikap keras itu membuahkan hasil. Pada 7 Agustus lalu, menurut Riska, Direktur Utama PLN Sofyan Basir meneken surat pencabutan pelepasan wilayah usaha yang berada di Kalimantan.
Di sisi lain, Riska menduga masuknya Kuntoro sebagai Komisaris Utama PLN untuk memuluskan skenario swastanisasi usaha penyediaan listrik di seluruh Indonesia. Lebih jauh dia menuding, saat ini ada skenario besar untuk menjual aset-aset negara yang dikelola PLN terkait dengan perjanjian utang antara pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia saat krisis tahun 1997-1998.
Perjanjian itu memuat klausul regionalisasi PLN. Pemerintah berdalih, regionalisasi ini untuk mempercepat pengambilan keputusan. Menurut Riska, inilah tahap pertama “penjualan” PLN. "Di surat itu ada tujuh regionalisasi, pemerintah sekarang menetapkan tujuh regionalisasi. Kuntoro betul-betul tahu tahapannya karena pernah menjabat sebagai Direktur Utama PLN tahun 2000,” tandasnya.
