Pemerintah Bebaskan Kontraktor Migas dari Kewajiban Dana ASR Tahun Ini

Image title
2 Juli 2020, 13:46
migas, insentif, skk migas, pajak, bea masuk, pandemi corona, virus corona, covid-19
Dok. Chevron
Ilustrai, tambang minyak. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas menyebut pemerintah telah menyetujui penundaan kewajiban dana ASR tahun ini. Hal Itu merupakan insentif bagi kontraktor migas di kala pandemi corona.

(Baca: Lifting Migas Anjlok, SKK Migas Tetap Targetkan 1 Juta Barel Minyak)

Pemerintah juga memberikan stimulus berupa harga diskon untuk gas yang dijual dalam volume take or pay  (TOP) atau daily contract quantity (DCQ). Sedangkan insentif terkait revisi domestic market obligation atau DMO untuk masing-masing wilayah kerja telah diusulkan kepada pemerintah untuk dinilai tingkat keekonomiannya.

Dwi juga menyebut pihaknya mengkaji tax holiday untuk masing-masing blok migas. Pemberian tax holiday akan disesuaikan dengan tingkat keekonomian tiap lapangan migas.

Sedangkan usulan pembebasan PPN LNG melalui penerbitan revisi PP 81 dan biaya sewa barang milik pemerintah masih terus dibahas dengan Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan rencana penghapusan biaya pemanfaatan kilang LNG Badak. Selain menjadi insentif bagi kontraktor, penghapusan biaya kilang menjadi upaya menurunkan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMBTU.

"Kami juga sampaikan usulan pembebasan pajak bagi usaha penunjang kegiatan hulu migas kepada kementerian yang membina industri pendukung, seperti baja, rig, jasa dan service," ujar Dwi.

 

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...