Menyempitnya Ruang Gerak Pendanaan Proyek PLTU Batu Bara

Image title
25 September 2020, 15:33
ifc, bank dunia, pltu, batu bara, pembangkit listrik tenaga uap, program 35 megawatt, pln
carloscastilla/123rf
Ilustrasi. Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU diperkirakan akan sulit mendapat pendanaan setelah IFC memutuskan tak lagi berinvestasi di proyek batu bara.

Walhi menyebut PLTU menyumbang 20% sampai 30% polusi udara di ibu kota, sedangkan transportasi 30% hingga 40%. Tudingan ini dibantah oleh PLN. Perusahaan pelat merah itu mengatakan 70% polusi udara Jakarta disumbang kendaraan bermotor. PLTU milik PLN telah dilengkapi teknologi penangkal polusi, seperti super ultra critical.

Nah, dampak keputusan IFC terhadap proyek PLTU yang masuk dalam program 35 ribu megawatt, menurut Fabby, tidak terlalu besar. Sebagian besar pembangkit yang masuk dalam program ini sudah masuk dalam fase financial closing dan konstruksi.

Sumber pendanaannya berasal dari lembaga keuangan Korea, Jepang dan Tiongkok. Hanya sekitar tiga gigawatt hingga empat gigawatt (GW) yang masih dalam fase perencanaan.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpendapat berhentinya pembiayaan IFC mempunyai dampak terhadap perkembangan pembangkit PLTU di Indonesia. Karena itu, program 35 ribu megawatt sebaiknya dievaluasi kembali. Apalagi, pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia tidak mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Program 35 ribu megawatt juga cukup memberatkan PLN dengan skema take or pay. PLN wajib membeli listrik dari PLTU yang sudah beroperasi. "Saya menyarakan agar PLN melakukan renegosiasi dengan produsen listrik swasta (IPP) saat ini," kata dia.

PLTU Jawa 8
Ilustrasi pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. (PLN)

PLN

Executive Vice President Communication and CSR PLN Agung Murdifi mengatakan, dalam membangun pembangkit listrik, perusahaan mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL yang disahkan pemerintah.

Rencana itu disusun untuk memastikan pasokan listrik ke masyarakat dan dunia usaha tercukupi dan handal. Untuk RUPTL 2020-2029 sedang dalam tahap pembahasan dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal. "Seperti pandemi Covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan konsumsi listrik," ujarnya.

Dalam RUPTL 2019-2028, pemerintah menargetkan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk pembangkit meningkat menjadi sebesar 23,2% pada 2028 atau dua kali lipat dari 11,4% pada 2019. Untuk pembangkit listrik dari batu bara turun menjadi 54,45% pada 2028 dari 62,7% pada 2019.

PLN saat ini juga tengah berupaya untuk merampungkan proyek pembangkit 35 ribu megawatt. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyebut pembangkit yang telah beroperasi mencapai 8.400 megawatt atau 24% dari target.

Hingga Agustus ini, proyek yang dalam tahap konstruksi sebesar 19 ribu megawatt atau 54%. Untuk pembangkit yang masih negosiasi kontrak atau power purchase agreement (PPA) mencapai 6.500 megatt.

Sisanya, sebesar 839 megawatt dalam proses pendanaan dan 724 megawatt masih proses perencanaan. "2028 hingga 2009 diharapkan program 35 ribu MW bisa selesai," ujar Arifin.

Menurut data endcoal.org, ada proyek pembangkit listrik tenaga uap di Indonesia yang status pendanaannya masih pending. Pembangkit itu adalah PLTU Suralaya 9 dan 10, PLTU Jambi, PLTU Indramayu, PLTU Sulawesi, PLTU Celukan Bawang, PLTU Tanjung Jati A, PLTU Bataan, PLTU Banten, PLTU Nagan Raya, dan PLTU Amman Mineral.

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...