Banyak Perusahaan Migas Hengkang, Pemerintah Perbaiki Iklim Investasi
Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan faktor pendukung yang paling penting untuk mencapai target produksi di 2030 adalah dengan memperbaiki iklim investasi. Saat ini Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan SKK Migas tengah merumuskan opsi kebijakan fiskal yang tepat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Beberapa opsi kebijakan yang mungkin diambil di antaranya relaksasi penyisihan pertama produksi minyak bumi (first tranche petroleum/ FTP), kredit investasi, dan percepatan penyusutan modal. Ada juga fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak ditagih, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk bawah permukaan, lalu Biaya penggunaan (sewa) barang milik negara (BMN).
"Paket insentif tersebut telah ditetapkan melalui amandemen PSC Mahakam, dengan tanggal efektif 1 Januari 2021," ujarnya.
Ia juga mengapresiasi Kementerian Keuangan yang telah menerbitkan PMK 140/2020. Sehingga salah satu paket insentif yang terutang (biaya pemanfaatan BMN) dapat diselesaikan tepat waktu.
Dengan disetujuinya paket insentif ini, ia berharap PHM selaku operator di Blok Mahakam akan memiliki kemampuan. Terutama untuk melaksanakan proyek-proyek yang sebelumnya dianggap marjinal.
