Serikat Pekerja PLN Ungkap Rencana Pemerintah Bentuk Holding PLTU
"Sudah dibebani hutang hampir Rp 600 triliun dan juga masalah IPP take or pay, aset kami dipreteli buntutnya PLN beli lagi. Jadi semacam IPP baru. Ini lah yang inefisiensi. Kami harus mengkritisi," ujarnya.
Terkait dengan rencana holding PLTP maupun PLTU, Bintoro menegaskan bahwa SP PLN Grup akan menolak bila bukan PLN yang menjadi holding company atau induknya. Ia beralasan holding tersebut berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap makna penguasaan negara sesuai konstitusi.
Sekretaris Jenderal Pegawai PT Indonesia Power (PPIP) Andy Wijaya mengatakan, menilai jika skema take or pay dihapuskan, maka tidak menutup kemungkinan pendapatan PLN akan melonjak. Menurut dia jika batu bara, gas bumi bisa berpihak ke PLN bisa dipastikan biaya pokok produksi akan jauh lebih murah.
"Kalau kita lihat keuangan PLN, maka yang memberatkan PLN ada dua. Satu pembelian listrik dari IPP skema take or pay. Kemudian pembelian energi primer yang 60% didominasi batu bara. Kedua hal itu kalau di-manage dengan baik kami yakin harga listrik akan lebih handal," ujarnya.
