Investasi Jumbo Air Products Bakal Memacu Hilirisasi Batu Bara RI
Selain itu tentunya kebijakan yang diharapkan oleh investor adalah adanya insentif fiskal, non-fiskal dan pengalihan subsidi yang harus dipertimbangkan agar proyek menjadi ekonomis.
"Lokasi proyek hilirisasi terkadang juga menjadi masalah, terkait pembebasan lahan, izin lingkungan, dan izin lain yang diperlukan agar proyek hilirisasi DME bisa konkrit dilakukan," katanya.
Sejauh ini pemerintah selalu memberikan dukungannya untuk hilirisasi batu bara segera bisa direalisasikan. Dengan keberhasilan pengendalian pandemi Covid-19 oleh pemerintah Indonesia, dia pun berharap proyek hilirisasi batu bara bisa kembali normal dan dapat dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang sudah ditetapkan.
Seperti diketahui, pemerintah menjamin proyek gasifikasi batu bara sangat tepat sebagai bahan bakar pengganti liquefied petroleum gas (LPG atau Elpiji). Sebab menurut perhitungan pemerintah, biaya produksi DME lebih murah daripada impor LPG.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah bakal mendorong proyek hilirisasi di sektor pertambangan batu bara setelah Air Products berinvestasi pada proyek gasifikasi di Indonesia.
Menurut Bahlil, kebijakan ini diambil mengingat impor LPG di Indonesia saat ini telah mencapai 5,5-6 juta metrik ton. Sehingga jika tak ditahan, maka cadangan devisa yang akan keluar yakni sekitar Rp 55-70 triliun.
"Kita akan kurangi impor LPG kita dengan DME. Harganya lebih murah juga, jadi substitusi impor dapat, kedaulatan energi kita dorong, kemudian neraca dagang kita jaga dan barang tentu banyak ciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah," kata dia.
