Freeport Ajukan Ekspor 2,3 Juta Ton Tembaga Jelang Larangan Ditetapkan

Kebijakan hilirisasi produk mineral mentah merupakan amanat Pasal 170A UU Minerba. Pasal tersebut mengatur ekspor produk mineral yang belum dimurnikan berlaku maksimal tiga tahun sejak UU Minerba disahkan.

“Kalaupun mau dilaksanakan setelah Juni 2023, perusahaan tetap diberikan akses untuk melakukan ekspor tetapi ada tambahan pajak ekspornya,” kata Eddy saat ditemui di AONE Hotel Jakarta pada Senin (6/2).

Pembangunan Smelter

Meski termin larangan ekspor makin dekat, sejumlah perusahaan pertambangan masih belum mampu menyelesaikan pembangunan smelter, di antaranya yakni PT Freeport Indonesia. Pemberlakukan larangan ekspor mineral mentah di tengah kondisi minimnya serapan di dalam negeri dinilai akan mengancam keberlangsungan operasional perusahaan.

“Di PTFI ada 14 ribu pekerja. Bagaimana nanti dengan pekerja di sana, atau memang diberikan pengecualian lagi atau tambahan waktu dengan persyaratan yang ketat,” ujar Eddy.

Keterlambatan pembangunan mayoritas disebabkan oleh kondisi eksternal seperti pandemi Covid-19 dan kondisi geopolitik global yang kurang stabil. Ia menilai pemerintah akan terbuka terhadap perusahaan yang mengalami kendala dalam larangan ekspor tetapi belum melakukan hilirisasi sama sekali. 

Lebih lanjut, ujar Eddy, apabila nantinya pemerintah menerbitkan aturan pajak ekspor, pemerintah juga harus memberikan aturan tegas yang berhubungan dengan progres pembangunan smelter. Eddy mencontohkan, pemerintah bisa langsung menghentikan hak ekspor perusahaan apabila melewati batas waktu yang disepakati dengan pemerintah. 

“Misalnya akhir tahun ini progresnya harus 70%, ya harus 70%. Kalau tidak harus disetop ekspornya,” ujar Eddy.