Menimbang Untung Rugi Harga Minyak Mentah Domestik demi Jaga Harga BBM
Menurut Komaidi, skema DPO yang berlaku pada pemenuhan batu bara PLN tak serta merta bisa diterapkan di industri migas. Sebab produksi batu bara domestik lebih besar daripada kebutuhan PLN.
Sementara, capaian produksi minyak mentah saat ini masih belum mampu untuk memenuhi konsumsi minyak mentah dan BBM domestik.
"Karena kalau di situ ada DMO price-nya ditekan, dikhawatirkan menjadi disinsentif bagi pelaku usaha. Jadi kalau terlalu murah kan, juga pelaku usaha tidak begitu tertarik dan mungkin produksi juga bisa turun," kata Komaidi.
Butuh Kajian Lebih Lanjut
Direktur Jenderal Migas, Tutuka Ariadji, mengatakan bahwa penetapan mekanisme DPO terhadap jatah lifting pemerintah yang dibeli oleh Pertamina masih sebatas ide dan masih perlu dikaji lebih lanjut.
"Sebetulnya itu ide yang bagus. Tapi kita perlu lihat dulu secara menyeluruh, tidak bisa masalah parsial dan perlu dikomunikasikan lebih jauh dengan Pertamina," ujar Tutuka di Kementerian ESDM pada Jumat (19/5). "Ide-ide itu ada, tapi belum terwujudkan."
Menanggapi adanya wacana tersebut, PT Pertamina selaku operator akan mematuhi aturan tersebut jika nantinya sudah ditetapkan. Juru bicara Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan perseroan terus aktif berkoordinasi dengan Komisi VII sebagai badan legislatif yang membidangi isu energi.
"Kami intens komunikasi dengan Komisi VII, tentunya banyak hal yang dibahas," ujar Djoko lewat pesan singkat, Jumat (19/5).
Kendati demikian, Pertamina mengaku belum menghitung atau membuat proyeksi ihwal penetapan DPO terhadap potensi penekanan harga penjualan BBM. "Kalau soal proyeksi belum," ujar Djoko.
Sebelumnya, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto menyampaikan bahwa sejauh ini bagian lifting minyak yang dibeli oleh Pertamina masih menggunakan patokan harga internasional. Hal tersebut berimbas pada meroketnya harga jual BBM saat posisi harga minyak global berada di level tinggi.
"Minyak mentah jatah pemerintah yang dibeli oleh Pertamina untuk diolah menjadi BBM seyogyanya dengan DPO. Ke depan kami akan rumuskan hal itu," kata Sugeng dalam diskusi Energy Corner CNBC pada Senin (8/5).
Menurutnya, Komisi Energi DPR tengah merumuskan mekanisme domestic price obligation atau DPO terhadap jatah lifting atau minyak siap jual pemerintah yang dibeli oleh Pertamina.
"Mungkin dengan mekanisme DPO memang pendapatan negara agak berkurang sedikit. Namun jika dihitung, lebih bisa menekan harga di ujung, ke harga produk BBM," ujar Sugeng.
