Buah Lobi Nikel Jokowi ke Biden, RI - AS Bentuk Program Mineral Kritis
“Namun Pemerintah AS masih mengkhawatirkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) di Indonesia dan sedang mengkaji bagaimana kesepakatan tersebut bisa berjalan,“ kata seorang sumber seperti dikutip Reuters pada Senin (13/11).
“Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum kami dapat secara resmi mengumumkan perundingan mengenai kemitraan mineral penting,” kata sumber tersebut.
Selain itu berdasarkan IRA, nikel Indonesia tidak masuk kualifikasi untuk mendapatkan subsidi atau insentif karena Indonesia tidak memiliki hubungan FTA atau Free Trade Agreement dengan Amerika.
Sebab ada syarat material baterai harus diproduksi atau dirangkai di Amerika Utara, dengan ketentuan sebelum 2024 minimal harus 50%, 2024/2025 minimal 60%, 2026 minimal 70%, 2027 minimal 80%, 2028 minimal 90%, dan setelah 2028 harus 100% diproduksi atau dirangkai di Amerika.
“Pemerintahan Biden juga sedang mendiskusikan cara untuk mendapatkan nikel apapun yang diekstraksi dari Indonesia tetapi diproses di Cina untuk menerima kredit IRA,“ kata sumber lainnya menambahkan.
Namun, kurangnya kepatuhan terhadap ESG kemungkinan besar akan menimbulkan hambatan yang lebih besar terhadap kerja sama lebih lanjut dengan AS. Banyak pihak di AS mempertanyakan standar ESG dari operasi penambangan dan pemrosesan nikel di Indonesia.
Dominasi Cina di sektor pertambangan dan pemrosesan nikel kemungkinan besar akan membuat AS ragu-ragu menjadi perantara kesepakatan mengenai mineral-mineral penting.
