Tekan Emisi Karbon, SKK Migas dan PEP Rehabilitasi Terumbu Karang
Muslim menyebut, pihaknya menggandeng lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah setempat dalam menjalankan program ini. Bahkan untuk memastikan keberlanjutan program ini, dibentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) Terumbu Karang Lestari yang bertugas menjaga kelestarian terumbu karang.
"Terumbu karang menjadi spesies penting yang memberikan perlindungan pantai bagi masyarakat, habitat ikan, dan potensi pariwisata, sehingga menjadi penting untuk merestorasi kembali terumbuh karang itu," katanya.
Selain itu, konservasi terumbu karang juga mendukung pencapaian 17 pilar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Yaitu nomor 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, nomor 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Serta nomor 14 Ekosistem Lautan, nomor 15 Ekosistem Daratan, dan nomor 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
Alternatif Wisata
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku Galih W. Agusetiawan mengatakan, melalui langkah rehabilitasi terumbu karang ini akan makin menarik turis datang di Pulau Soop selain ke kawasan Kepulauan Raja Ampat.
“Pulau Soop memang telah jadi destinasi wisata, tapi memang tidak banyak karena terumbu karang yang rusak. Dengan rehabilitasi ini akan dapat menarik banyak wisatawan dan juga berdampak pada ekosistem pariwisata berkelanjutan,” katanya.
Apalagi langkah ini menjadi salah satu bagian dari program besar yang merupakan hasil dari kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam pengembangan pariwisata lokal.
Kementerian ESDM khususnya sektor hulu migas mengoptimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) melalui kegiatan ekonomi kreatif untuk mendukung kegiatan operasi migas. PPM hulu migas ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) blok migas di Tanah Air.
“PPM diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat lokal, meningkatkan perekonomian daerah, serta memperkuat industri hulu migas di Indonesia,” ujarnya.
Galih menambahkan di Indonesia Timur, program PPM telah dilakukan sejak 2019. Di mana kala itu masih dalam pilot project menciptakan desa wisata yang dekat dengan wilayah operasi KKKS blok migas.
“PPM merupakan program yang ada dalam UU di mana setiap perusahaan migas yang berada di bawah hulu migas harus melakukan PPM. Ini berbeda dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pertamina dan beberapa KKKS mulai membuat daerah-daerah di sekitar wilayah kerjanya memiliki target-target wisata,” jelas Galih.
