Pakar Usulkan Insentif untuk Pengembangan Industri Daur Ulang Nikel
“Jadi silahkan tambang dan silahkan lakukan hilirisasi, tapi tidak pernah ada jawaban ketika resourcenya kemudian semakin berkurang,” ujarnya menambahkan.
Bahkan menurut Bhima dari kurangnya kontrol akan eksploitasi yang masif ini sampai membuat sebuah perusahaan smelter yang mengimpor bijih nikel. “Itu kan menjadi salah satu peringatan sebenarnya,” ujar Bhima.
Menurut Bhima, seharusnya sejak awal adanya penerbitan izin smelter nikel, pemerintah melekatkan insentif tax holiday dan lain-lain dengan industri daur ulang. “Maka mari mendorong industri recycle menjadi mainstream utama, bukannya hilirisasi,” kata dia.
Bahkan Bhima mengatakan, menurutnya dampak panjang dari ketidaktepatan pengelolaan nikel ini dapat membuat nikel Indonesia akan dihargai rendah. “Industri baterai akan terus melakukan riset untuk mencari pengganti nikel,” ucap Bhima.
Selain mendorong pengembangan industri daur ulang, Bhima juga menyebut perlunya pemerintah untuk merevisi pembangunan PLTU di kawasan industri. Perpres 112 direvisi, pembatalan izin smelter baru.
“Kalau stok nikel semakin terbatas, yang perlu dilakukan adalah perlu smelter yang existing. Apa sudah menerapkan ESG? Apa AMDAL-nya terbuka pada publik? Semua harus dievalusasi agar kita tak percaya pada false hope bahwa hilirisasi di atas 7% ekonominya kalau business as usual,” ujar Bhima.
