Revitalisasi 15 Danau Prioritas Belum Tercapai, Butuh Bantuan Pakar
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan agar revitalisasi ini bisa maksimal maka diperlukan pertimbangan keilmuwan dari para pakar. Selain itu, "Perlu disiapkan tata ruang dan zonasi hingga ke konservasi, dan konsistensi yang kuat," ujarnya.
Para pihak juga perlu bekerja sama dalam melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional. Adapun kesepakatan kerja sama antarkementerian telah dibuat untuk penyelamatan danau. Kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Bappenas, Kementerian Pariwisata.
Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan.
Terdapat empat poin yang disepakati kementerian-kementerian tersebut. Pertama, melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu pada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama para pihak sejak 2018. Kedua, mengintegrasikan rencana stretegis penyelamatan danau prioritas nasional dalam RPJMN.
Ketiga, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari. Keempat, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.
Sebelumnya, Direktur Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Kementerian LHK I.B. Putera Parthama mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 840 danau besar dan 735 danau kecil, namun sebagian besar diantaranya 'sakit parah', dan menuju kehancuran permanen.
