Sejak 2016, Pemerintah Bangun Infrastruktur Senilai Rp 320 Triliun
Darmin menilai, perlu adanya peningkatan kompetensi terutama di pendidikan tinggi melalui lembaga pelatihan. “Misalnya, dengan kegiatan soft skill yang mampu meningkatkan nilai tambah sejak masa pendidikan,” katanya.
Sertifikat tenaga kerja konstruksi
Pemerintah saat ini sedang menggenjot sertifikasi tenaga ahli konstruksi. “Dulu target kami hanya mengeluarkan 40 hingga 45 ribu sertifikat per tahun. Pada 2019 ada 170 ribu sertifikat akan dikeluarkan,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Syarif Burhanudin pada Juli lalu.
(Baca: Pemerintah Genjot Pembangunan Infrastruktur Kawasan Wisata Prioritas)
Untuk mencapai target tersebut pemerintah akan memberdayakan penyedia jasa konstruksi untuk mneggelar sertifikasi. Termasuk pula kerja sama dengan perguruan tinggi untuk tenaga ahli dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk tenaga terampil.
Kementerian juga pernah menggelar Bimbingan Teknis Beton Pracetak Prategang Konstruksi Jalang Layang yang diikuti 396 orang tenaga kerja. Bahkan ikut pula 10 orang dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
(Baca: Awasi Pekerjaan Infrastruktur, 10 Polisi Ikut Pelatihan Konstruksi )
Keikutsertaan polisi ini untuk mempelajari hal teknis soal pemasangan beton pada proyek infrastruktur melayang. Polisi terlibat dalam hal pengawasan. “Presiden serta Kapolri meminta agar pengasan konstruksi dikawal terus,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
