Kisruh Beras, Ombudsman : Jokowi Bisa Tegur Pejabat yang Bermuka Dua
Sebab menurutnya, pertentangan kebijakan dalam internal pemerintah dan dikonsumsi masyarakat akan menjadi kebiasaan yang menyedihkan. Sehingga hal tersebut menurutnya harus segera diperbaiki.
“Jika dibiarkan para menteri dan pejabat terkait tampak kekanak-kanakan dan punya konflik kepentingan di mata publik,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog saling serang pernyataan terkait kebijakan impor beras. Kemendag menyebut impor beras dilakukan untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. “Kalau stoknya cukup dan harga tidak naik, pemerintah tidak akan menetapkan impor,” kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/9) lalu.
Di sisi lain, Bulog selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas menjalankan penugasan impor atau melakukan operasi pasar dalam rangka menjaga stabilitas harga barang dalam negeri dalam beberapa kesempatan menyiratkan keengganan mengimpor beras.
Kepala Bulog Budi Waseso berdalih stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, dan masih akan ada tambahan pasokan lain dari panen raya petani. Sikap Budi hampir senada dengan Kementerian Pertanian yang kurang berkenan dengan adanya impor beras.
(Baca : Mendag Ungkap Alasan Pemberian Izin Impor 1 Juta Ton Beras)
Sebab, tahun ini Kementan menargetkan produksi beras sebesar 49,4 juta ton dengan proyeksi kebutuhan masyarakat 30,3 juta ton. Alhasil, Kementan menyebut ada potensi surplus beras mencapai 19,1 juta ton.
Selain karena pasokan beras dalam negeri yang menurutnya aman, Budi menyebut alasan Bulog enggan mengimpor karena saat ini kapasitas gudang Bulog telah penuh, bahkan pihaknya juga tengah mengkaji opsi untuk menyewa gudang milik TNI Angkatan Udara (AU) untuk menampung pasokan beras.
Mantan pucuk pimpinan Badan Narkotika Nasional (BNN) itu juga sempat berkomentar keras soal adanya "aktor" lain yang ikut mendorong kebijakan impor yang tak lain juga merupakan mantan dirut Bulog.
"Jangan memperkeruh situasi soal perberasan. Biar kita yang berwenang, yang punya data, yang berwenang yang punya data, yang berpendapat," katanya.
Hingga 20 September 2018, realisasi pengadaan beras Bulog telah mencapai 2,7 juta ton. Bulog menyebut tahun ini hanya akan merealisasikan kuota impor sebanyak 1,8 juta ton dari total perizinan imporyang diterbitkan Kemendag sebanyak 2 juta ton.
