Kementerian PUPR Ajukan Rp 6 Triliun untuk Pembiayaan Rumah 2018

“Oleh karena itu, kami mohon kerjasama dengan para anggota dewan yang memiliki data MBR di daerah pemilihannya untuk dapat menyampaikannya kepada kami untuk mempermudah penyaluran bantuan dan pembiayaan perumahan yang tepat sasaran,” kata Lana.

Anggota Komisi V Hengki Kurniadi mengatakan pemerintah perlu memikirkan lebih mendalam kebijakan di sektor perumahan, karena termasuk dalam tiga kebutuhan pokok masyarakat. “Peran perbankan khususnya BTN sebagai bank pelaksana juga perlu ditinjau kembali. Artinya perlu juga melibatkan bank lainnya. Hal ini berarti perlu kompetisi antar bank,”  ujarnya.

(Baca: Cetak Rekor Saham, BTN Makin Agresif Salurkan KPR di Daerah)

Sementara Anggota Komisi V lainnya, Nurhayati mengatakan pentingnya KPR FLPP. KPR Sejahtera FLPP  seharusnya menjadi instrumen investasi kedepannya. “Karena sifatnya dana bergulir. Jadi tidak akan hilang. Sementara SSB kalau diberikan terus menerus akan membebani APBN”, ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V Muhidin M. Said mengatakan bahwa  KPR SSB tahun ini masih dibutuhkan. Namun, program ini tetap harus dievaluasi ke depannya, karena dapat membebani anggaran negara.

“Jangan sampai SSB ini memberatkan fiskal pemerintahan ke depan,” kata Muhidin.