Industri Kelapa Sawit Khawatir Dampak Dibukanya Data HGU untuk Publik
Namun, majelis komisioner KIP pada Juli 2016 memutuskan dokumen HGU merupakan informasi publik yang masuk dalam kategori informasi tersedia setiap saat. KIP memandang dokumen HGU bukan merupakan data pribadi, karena merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai negara.
KIP menyatakan rincian informasi dalam dokumen HGU, berupa: nama pemegang HGU, tempat atau lokasi, luas areal HGU yang diberikan, dan peta areal HGU yang dilengkapi titik koordinat, merupakan informasi terbuka untuk publik.
Merespons putusan KIP, kementerian lantas mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN membuat putusan pada 14 Desember 2016 yang menguatkan hasil KIP. Selanjutnya di tingkat kasasi, MA pada Maret 2017 mengeluarkan putusan yang juga menolak gugatan kementerian.
(Baca: Jokowi Siap Bagikan 21,7 Juta Hektare Lahan ke Masyarakat)
Linda mengatakan sejak tiga bulan keputusan hakim berkekuatan hukum tetap, kementerian belum juga membuka dokumen HGU. Keterbukaan data HGU ini akan berguna untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan lahan. Dia menyebutkan, berdasarkan data BPN pada 2010 sebanyak 56 persen aset nasional (dalam bentuk tanah sebanyak 62-87 persen) dikuasai hanya oleh 0,2 persen penduduk Indonesia.
Selain itu, menurut Transformasi untuk Keadilan pada 2015, sebanyak 25 kelompok perusahaan kelapa sawit yang dimiliki para taipan menguasai 31 persen lahan atau 5,1 juta hektare dari total area penanaman kelapa sawit di Indonesia.
"HGU harus dibuka kepada publik agar masyarakat dapat melakukan pengawasan dan monitoring terhadap izin-izin pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam," kata dia.
