BNI Alokasikan Rp 6 Triliun untuk Biayai Proyek LRT Jabodebek
(Baca: Selain Proyek LRT Jakarta, Adhi Karya Bidik Kontrak Rp 21 Triliun)
Sugihardjo menjelaskan, PT Adhi Karya (Persero) Tbk nantinya hanya akan menjadi kontraktor pembangunan prasaranan LRT. Sedangkan KAI akan mengajukan skema investasi dan diberikan konsesi LRT selama 12 tahun.
PMN sebenarnya bukan satu-satunya opsi pembiayaan LRT. Namun, untuk mendukung beberapa skema pembiayaan ini perlu mengubah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Proyek LRT Jabodebek. "Sedang finalisasi, minggu depan (revisi) bisa keluar," katanya.
Sebelumnya dalam Pasal 6 serta Pasal 7 Perpres 65, pemerintah akan mengganti biaya yang digunakan Adhi Karya untuk membangun prasarana LRT melalui APBN. Selain itu, Penyertaan Modal Negara (PMN) juga diatur sebagai opsi pendanaan proyek tersebut.
Sugihardjo mengatakan, dengan revisi Perpres tersebut maka akan ada dua pembiayaan proyek LRT selain PMN. Pertama, pendanaan dari APBN, Kedua, pembiayaan dari investasi. Investasi yang dimaksud adalah menggunakan pinjaman bank BUMN dan dijamin PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
(Baca: Adhi Karya Teken Proyek LRT meski Pendanaan Belum Jelas)
Proyek LRT ini membutuhkan dana Rp 23 triliun. Di antara kebutuhan tersebut telah ditalangi Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun pada tahun 2015 lalu. Begitu juga dari KAI sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2016.
Adapun sisa kebutuhan dana diharapkan dapat ditutup dengan menggunakan pembiayaan bank BUMN. "Nanti kami akan ajak bank (BUMN) lain dan dari sindikasi akan dijamin SMI," kata Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Kartika Wirjoatmodjo.
