Pemerintah Siapkan Surat Utang Syariah untuk Biayai Proyek LRT
“Tapi pesannya, kami mencoba menggunakan semua instrumen dan mekanisme yang ada baik di dalam ataupun di luar APBN yang di dalam BUMN. Jadi, kami bisa melaksanakan proyek itu dengan tata kelola yang baik, sesuai aturan, namun bisa memobilisasi dana yang tidak harus selalu murni dari APBN,” kata dia.
Sebelumnya, ia sempat menyampaikan bahwa dirinya fokus mengkaji dua skema. Pertama, kemungkinan tambahan injeksi modal kepada konsorsium Adhi Karya agar bisa segera menyelesaikan proyek tersebut.
Kedua, bantuan dalam bentuk public service obligation (PSO) ataupun jaminan pemerintah untuk pengembalian dana investasinya. Sama optimisnya dengan Rini, ia pun memastikan bahwa pembangunan proyek LRT akan selesai tepat waktu.
Sekadar catatan, bila mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan LRT Jabodebek, ditetapkan bahwa APBN mengganti biaya prasarana yang dibangun oleh Adhi Karya. Namun seiring dengan seretnya penerimaan negara, pemerintah mulai menggodok skema lain. Rencananya, pembahasan soal skema tersebut bakal dibawa dalam rapat dengan Presiden Joko Widodo, pekan depan.
Adapun Jokowi belum mengatakan apapun terkait pendanaan proyek ini. Ia hanya memperhatikan seluruh hambatan pembangunan infrastruktur transportasi ini, baik karena lahan maupun pendanaan. "Karena memang harus dicek dan cek terus," ujarnya, beberapa waktu lalu.
