Banyak Proyek Infrastruktur Daerah yang Belum Siap Didanai

Tapi, Emma mengakui, prosesnya panjang, karena pemda harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan mendapat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. "Dukungan politis yang biasanya terkendala, sehingga persiapannya cukup lama," kata dia. Tidak bisa secepat pinjaman komersil. 

Untuk mendorong pemanfaatan fasilitas pinjaman ini, SMI telah melakukan sosialisasi kepada asosiasi pemerintah kabupaten dan kota dalam berbagai forum. Perseroan percaya diri menyalurkan lantaran mendapat penjaminan dari Kementerian Keuangan. Bila terjadi penunggakan atau kegagalan pengembalian pinjaman oleh pemda, dana transfer daerah bisa ditahan atau dipotong sesuai dengan nilai tunggakannya.  

Hingga Oktober lalu, sudah 20 pemda yang memanfaatkan fasilitas pinjaman tersebut, dengan status pembayaran lancar. Adapun total penyaluran mencapai Rp 1,15 triliun, sedangkan nilai komitemen sebesar Rp 2,44 triliun. Sebanyak 61 persen mengalir untuk proyek infrastruktur di Sulawesi, dan sisanya untuk proyek di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara sebanyak 20 persen, serta Sumatera 19 persen. 

Hingga kini, minat pemda atas fasilitas pinjaman ini besar. Ada 47 pemda yang tengah memproses pinjaman daerah dengan total nilai Rp 8,7 triliun. (Baca juga: Darmin Minta Pemda Beri Insentif Pajak untuk Tarik Investasi)

Secara keseluruhan, SMI menargetkan komitmen pembiayaan bisa meningkat dari target tahun ini yang sebesar Rp 46,8 triliun menjadi Rp 63,6 triliun pada tahun depan. Begitu juga dengan target penyaluran pembiayaan, naik dari Rp 26,1 triliun menjadi Rp 36,5 triliun.

Sekadar informasi, pada 2017 nanti, beberapa proyek strategis nasional yang turut dibiayai SMI di antaranya pembangunan tol Beukahuni - Terbanggi Besar di Lampung, proyek palapa ring timur, dan berbagai proyek jalan tol di Jawa dan Sumatera.