Komisi Eropa Perintahkan Apple Bayar Pajak 13 Miliar Euro
Sejalan dengan Apple, Menteri Keuangan Irlandia Michael Noonan juga mengungkapkan ketidaksetujuannya dengan temuan Komisi dan sedang mencari jalan untuk banding. “Sistem pajak kami didasari ketaatan hukum yang ketat,” ucapnya.
Keputusan itu membuat saya tidak memiliki pilihan selain meminta persetujuan kabinet untuk melakukan banding atas keputusan itu di Pengadilan Eropa.”
Departemen Keuangan Amerika Serikat juga meresponi keputusan Komisi dengan menyebut kesimpulan otoritas bisa mengancam investasi luar negeri, iklim bisnis dan kerja sama ekonomi antara Amerika Serikat dengan Eropa.
Perselisihan pajak yang melibatkan pemerintah Irlandia, perusahaan multinasional, dan otoritas Eropa bukan kali ini saja. Sebelumnya, Parlemen Inggris menuding Google telah mentransfer mayoritas keuntungannya di kawasan Eropa melalui Irlandia untuk menghindari pembayaran pajak di negara-negara lain.
Memang bukan hal asing lagi bagi perusahaan multinasional untuk membangun kantor pusat di negara-negara dengan pajak rendah, seperti Irlandia dan Luksemburg. Uni Eropa pun kini mengambil tindakan keras dengan memaksa perusahaan-perusahaan semacam itu membayar pajak di negara tempat mereka menjalankan usaha. (Baca: Mengenal Tax Havens, Membedah Panama Papers).
Parlemen Eropa memperkirakan kehilangan pemasukan US$ 78 miliar per tahun karena praktik penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan dengan memanfaatkan celah hukum. Di dunia, jumlahnya mencapai US$ 240 miliar per tahun. Alhasil, para pejabat Eropa pun makin agresif mengejar setoran pajak korporasi yang telah hilang. Beberapa perusahaan asal Amerika Serikat yang diduga tidak membayar pajak adalah Starbucks, Fiat Chrysler, Apple, dan Amazon. (Baca: Prancis Buru Pajak Google dan McDonald's).
