Telkomsel Dituding Monopoli, Kementerian BUMN "Salahkan" Indosat
Meski menguasai pangsa pasar, dia menilai, Telkomsel tidak melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Persoalan baru muncul jika Telkomsel terbuktu menyalahgunakan posisi monopoli tersebut. (Baca: BRIsat Tambah Daftar Satelit Milik Indonesia)
Salah satu bentuk penyalahgunaan itu adalah menghalangi calon konsumen untuk mengakses produk pesaing. “Misalnya, dugaan Telkomsel memborong simcard Indosat di luar Jawa,” kata Syarkawi. Berdasarkan informasi dari publik itu, KPPU berencana memanggil manajemen Telkomsel pada Jumat (24/6) mendatang.
Terkait rencana tersebut, Syarkawi mengungkapkan, KPPU telah berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Senin malam. Berdasarkan koordinasi itu, Rudiantara mengusulkan agar pemanggilan oleh KPPU ini bersamaan dengan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).
KPPU ternyata tidak hanya memanggil Telkomsel. KPPU juga segera memanggil Indosat terkait iklan tarif telepon Rp 1 per detik. Syarkawi mempertanyakan tingkat kewajaran harga tersebut. Melalui pemanggilan itu, KPPU akan mencari tahu kemungkinan Indosat merebut pangsa pasar pesaing melalui tarif murah.
Sedangkan dalam wawancara khusus dengan Katadata, 15 Juni lalu, Presiden Direktur Indosat Ooredoo Alexander Rusli mengeluhkan kompetisi bisnis seluler di Jawa-Bali sangat tinggi. Semua operator punya daerah "kekuasaannya" masing-masing, seperti Indosat sangat kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Yang menjadi masalah di luar Jawa-Bali. Ia menuding Telkomsel menguasai 86 persen pasar di luar Jawa-Bali dan menjalankan praktik monopoli. Kondisi ini terus berjalan dan tanpa ada pembatasan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Sebab, pemerintah berusaha menjadi agar setoran dividen Telkomsel dan Telkom tidak turun.
"Mereka (KPPU) akan bilang, “Mau dividen (Telkomsel) turun? (Sedangkan Indosat) itu semuanya punya asing.” Mereka lupa kalau 35 persen dari Telkomsel itu milik Singtel," kata Alexander Rusli.
