Indef: Pemerintah Tak Perhatikan Serapan Tenaga Kerja dari Investasi

"Ketika orang minta izin ke BKPM harus diminta untuk menyerahkan level serapan tenaga kerja. Kemudian Menteri Perindustrian menyiapkan tenaga kerja sehingga ketika pabrik jadi, jangan sampai tenaga kerja di sekitarnya tidak ada yang memenuhi persyaratan," kata dia.

(Baca: Pengusaha Menilai Pemerintah Tak Serius Benahi Industri Padat Karya)

Sebelumnya, hal yang sama juga sempat dikeluhkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang menilai pemerintah tak serius menangani permasalahan industri padat karya. Penilaian itu mengacu kepada jumlah tenaga kerja yang teserap dari investasi asing maupun dalam negeri sejak tahun 2010 hingga 2019 terus menurun. 

Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pada  2010 setiap Rp 1 triliun investasi yang masuk mampu menyerap sekitar 5.014 tenaga kerja. Sedangkan pada 2019, setiap Rp 1 triliun investasi hanya mampu menyerap 1.200 tenaga kerja. 

"Dalam kurun waktu itu (2010-2019) kalau kita baca datanya berarti yang masuk itu adalah padat modal semua. Jadi memang pemerintah tidak pernah serius menggarap nilai tambah dari industri padat karya padahal dari jumlah investasi sangat besar," kata dia dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat (5/6).

Sedangkan menurut BKPM, realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Angka ini melampaui target yang sebesar Rp 792 triliun. Adapun penyerapan tenaga kerja dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada 2019 hanya mencapai 1,03 juta orang, yakni PMDN sebesar 520,17 ribu orang dan PMA 513,66 ribu orang.

(Baca: Aturan Tenaga Kerja Perlu Direvisi untuk Gaet Relokasi Pabrik AS ke RI)