Menperin Siap Kendalikan Impor Demi Pacu Permintaan Produk Domestik
Menperin pun mengusulkan stimulus tambahan guna menjaga dan memacu produktivitas sektor manufaktur. Stimulus tersebut antara lain diskon dan penyesuaian tarif energi yang harus dibayarkan oleh pengusaha.
Usulan tambahan stimulus ini diharapkan mampu melengkapi yang telah diberikan pemerintah sebelumnya, seperti penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan baku lokal tujuan ekspor, penangguhan pembayaran PPN selama 90 hari tanpa denda, serta angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.
“Semuanya dilakukan untuk mengurangi beban yang harus ditanggung para pelaku industri selama terjadi pandemi,” kata Agus.
Sebelumnya, pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri mengaku mengalami penurunan permintaan karena terganggu produk impor. Sekjen Asosiasi Pertekstilan Indonesia Rizal Tanzil Rakhman menyatakan penurunan penjualan produk hulu seperti benang dan kain sudah mulai dirasakan pada awal tahun ini lantaran arus deras produk impor.
“Alhasil produk kita kalah bersaing,” kata Rizal kepada Katadata.co.id, Rabu (20/5).
(Baca: Kemenperin Dorong IKM Ikuti Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah)
Data BPS menunjukkan volume impor kain terus meningkat dari 2016-2018 dengan tren sebesar 31,80%. Pada 2016 impor kain tercatat sebesar 238.219 ton, kemudian pada 2017 naik menjadi 291.915 ton, dan terus naik menjadi 413.812 ton pada 2018.
Tiongkok menjadi eksportir TPT terbesar ke Indonesia dengan volume mencapai 4.392 ton pada 2018. Meskipun angka tersebut turun dari 6.031 ton pada 2017. Tren impor dari Tiongkok selengkapnya bisa dilihat dalam Databoks di bawah ini:
