Survei: Masyarakat Tak Yakin Investasi Asing Mampu Perbaiki Ekonomi RI
Perbedaan cara pandang juga terlihat di antara warga berpendidikan rendah dan lebih tinggi, serta antara warga yang berpenghasilan rendah dan lebih tinggi. Secara umum, survei ini menunjukkan warga yang berpendidikan tinggi, berpendapatan tinggi, dan tinggal di perkotaan memiiliki sikap lebih positif terhadap investasi asing.
Dia menilai hal ini terkait dengan kepercayaan diri untuk berkompetisi dengan kehadiran perusahaan asing yang mungkin juga membawa kehadiran pekerja asing. “Kalangan ini lebih siap untuk berkompetisi dan tidak takut berhadapan dengan tenaga kerja asing,” kata Saidiman.
Menurutnya, kondisi ini merupakan pekerjaan rumah pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja dan pihak-pihak lain yang bertanggungjawab di bidang pengembangan sumber daya manusia. “Investasi di bidang pendidikan harus benar-benar dijalankan untuk memperkuat kualitas SDM nasional,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan hasil survei ini menunjukkan adanya ketidampahaman masyarakat mengenai keuntungan dari adanya investasi asing di Indonesia. Padahal, pemerintah tengah mencanangkan program untuk meningkatkan pendapatan per kapita mencapai US$ 12.000 atau setara Rp 176,5 juta pada 20 tahun mendatang.
Upaya itu dilakukan agar mampu keluaran dari jebakan negara dengan pendapatan menengah atau middle income trap. "Target ini tidak akan bisa dicapai kalau tidak ada arus investasi yang besar, kuat dan berkelanjutan, baik dari luar atau dari dalam negeri," kata Shinta.
Tak hanya itu, Shinta juga menduga persepsi masyarakat atas hal itu dipengaruhi dengan ketidakpahaman fakta ekonomi yang esensial. Sebab, dari segi finansial literasi sebagian besar masyarakat tidak memiliki simpanan tabungan yang memadai.
Kondisi itu tercermin pada persentase tabungan atau saving rate yang baru sekitar 30-33%. Sedangkan di negara lain seperti Singapura dan Tiongkok telah mencapai 44-51%.
"Ini menyebabkan Indonesia tidak punya cukup dana dalam negeri untuk modal pembangunan infrastruktur pendukung, stabilitas pertumbuhan dan industrialisasi ekonomi nasional," kata dia.
