Pengusaha Keluhkan Pilkada Tak Mampu Dorong Konsumsi dan Bisnis

Oleh karena itu, Undang-undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disahkan dan peraturan turunannya sedang difinalisasi menurutnya perlu didukung. Sehingga daya tarik investor masuk ke Indonesia semakin tinggi dan menjadi kesempatan  kepala daerah untuk mempromosikan potensi daerahnya untuk dilirik investor.

Dengan sinergitas pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan akan mampu mempercepat pemulihan ekonomi ditengah pandemi Covid 19. "Semoga Pilkada tahun ini terpilih Kepala Daerah yang memiliki semangat reformasi, berjiwa enterpreneur dan memiliki kreativitas dan inovasi dalam mengembangkan daerahnya," ujar dia.

Sebelumnya, Pandemi Covid-19 membuat kebutuhan anggaran untuk penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah membengkak karena kebutuhan penerapan protokol kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akhirnya memutuskan untuk menambahkan anggaran Pilkada 2020 sebesar Rp 5,23 triliun. Dengan tambahan dana tersebut, anggaran Pilkada 2020 menjadi Rp 20,46 triliun yang akan dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, dan pengamanan.

"Sebesar Rp 15,23 triliun dianggarkan oleh APBD," kata Sri Mulyani dalam konferensi virtual, Selasa (22/9).

Sri Mulyani menyebut realisasi dana Pilkada 2020 dari APBD hingga awal September sudah mencapai Rp 14,2 triliun. Angka tersebut mencapai 93,2% dari pagu Rp 15,23 triliun.

"Sedangkan sisa dana Rp 1,02 triliun sedang dalam proses pencairan," katanya. September lalu. 

Ia merinci, anggaran Pilkada yang dialokasikan di KPU meningkat menjadi Rp 15,01 triliun. Anggaran tersebut didanai oleh APBD sebesar Rp 15,01 triliun dan APBN sebesar Rp 4,77 triliun.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal berpendapat tambahan anggaran negara untuk Pilkada kontraproduktif. Pasalnya, APBN seharusnya dibelanjakan untuk memutar perekonomian pada tahun ini. Sementara, Pilkada memiliki kontribusi yang kecil terhadap perekonomian.

"Apalagi dalam situasi pandemi saat ini," kata Fithra kepada Katadata.co.id, Selasa (22/9).

Ia juga menyoroti kemungkinan munculnya klaster Pilkada. Hal ini dapat kian menghambat pemulihan ekonomi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mengingatkan masyarakat mematuhi protokol kesehatan dengan 3M saat pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini untuk mencegah terjadinya kluster baru penularan Covid-19.

Satgas COVID-19 melakukan pemantauan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama pilkada melalui sistem monitoring perubahan perilaku . Hasilnya, rata-rata kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan selama mengikuti pemilihan relatif tinggi.

"Meskipun hasil yang disampaikan dari tadi rata-rata di atas 89%, bahkan ada yang tingkat kepatuhannya 96%, kami harapkan jangan kita puas karena tahapan-tahapan tugas untuk pilkada ini belum berakhir," kata Doni Monardo dalam acara Monitoring Pelaksanaan Pilkada secara virtual dari Graha BNPB, Jakarta, Rabu (9/12).

Doni Monardo meminta kepada masyarakat dan pihak-pihak penyelenggara untuk tidak cepat berpuas diri karena proses pemilihan masih terus berjalan. Terlebih masih ada kegiatan penghitungan suara yang masih berpotensi menimbulkan kerumunan massa pemilih.

Oleh karena itu, para petugas di lapangan diminta untuk tidak kendur dalam mensosialisasikan protokol 3M, yaitu dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan.