Ancaman PHK 100 Ribu Pekerja Akibat Banjir Baja Murah Tiongkok
Perlindungan pun pantas diberikan, karena menurut dia murahnya baja Tiongkok didorong oleh unfair trade. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok memberi subsidi terhadap industri baja mereka. Bahkan, pemerintah setempat memberi subsidi untuk kebijakan lingkungan.
“Di Indonesia, kebijakan lingkungan termasuk limbah B-3 slag, sehingga scrap tanpa impunitas harus ditanggung industri baja. Ini menjadi beban finansial dan meningkatkan biaya produksi,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia Iron and Steel Indusrty Association (IISIA) Widodo Aji menyebutkan, selama pandemi Covid-19, industri baja nasional bakal dibanjiri produk impor. Karenanya, pelaku usaha meminta dilakukan perlindungan perdagangan anti-dumping dan safeguard dan sunset review.
IISIA pun meminta inovasi kebijakan dapat dilakukan untuk mempercepat proses tersebut, sebelum industri semakin merugi.
Sebelumnya, Ketua KPPI, Mardjoko mengatakan, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS), dapat diberikan dalam waktu kurang dari tiga bulan. Bahkan, ia menyebutkan BMTPS dapat diberikan dalam waktu satu bulan.
“BMPTS itu ibarat orang lagi sakit keras, masuk UGD dan harus mendapatkan pertolongan cepat. Ini bisa kami lakukan dalam sebulan,” kata Mardjoko.
Percepatan pengenaan BMTPS telah diterapkan untuk produk benang kain dan tirai yang dilakukan kurang dari tiga bulan. Hal ini dapat dilakukan dengan analisis laporan keuangan industri, yakni melalui rasio solvabilitas, likuiditas, hingga rasio profitabilitas.
