Antisipasi Impor Ayam dari Brasil, Industri Perunggasan Diperkuat
Oke mengatakan, harga pakan ayam broiler pada minggu ketiga bulan Juli berkisar Rp 8.025 per kilogram atau naik 0,75% dibandingkan harga bulan lalu yang berada di atas 10% dari harga acuan. Ia menyebut, kenaikan harga ini disebabkan oleh naiknya bahan baku pakan, baik lokal maupun bahan baku impor.
Kenaikan harga pakan akan berdampak pada harga pokok produksi di tingkat peternak. Menurut Oke, kondisi ini dapat membebani peternak rakyat, mengingat penyediaan pakan saat ini masih berasal dari perusahaan besar sehingga peternak rakyat tidak memiliki daya tawar.
“Apabila kondisi ini tidak segera ditangani, industri perunggasan di skala peternak rakyat yang tergolong UMKM akan terancam dan semangatnya bisa turun,” kata dia.
Untuk mengatasi permasalah tersebut, Kementerian Perdagangan sedang menyiapkan revisi Permendag no 7 tahun 2020, dengan membuat harga acuan ayam hidup yang bergerak dinamis mengikuti perkembangan biaya produksi.
Dengan adanya revisi tersebut maka harga acuan bisa mengantisipasi kenaikan biaya produksi. Revisi permendag tersebut menetapkan rumus/penghitungan harga acuan yang berbasis harga input serta menetapkan koefisien pengali masing-masing komoditi barang kebutuhan pokok.
“Melalui sinergitas antara peternak dan pemerintah ini diharapkan kita bisa menciptakan iklim usaha yang efektif dan efisien, serta lebih bisa berdaya saing,” katanya.
Sebagai informasi, Sejak 2009, Brasil berupaya membuka akses pasar produk unggas ke Indonesia, khususnya ayam dan produk ayam. Namun, Brasil menganggap Indonesia memberlakukan ketentuan dan prosedur yang menghambat masuknya produk tersebut, hingga memutuskan menggugat Indonesia pada 16 Oktober 2014.
Kemudian, putusan panel sengketa DS 484 pun menyatakan empat kebijakan Indonesia melanggar aturan WTO, yakni kebijakan positive list, fixed license term, intended use, dan undue delay. Atas putusan tersebut, Indonesia wajib melakukan penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi putusan WTO.
Seiring berjalannya waktu, panel sengketa original dan kepatuhan memutuskan bahwa Indonesia masih ada dua kebijakan yang belum sesuai dengan ketentuan WTO, yaitu intended use, dan undue delay.
