Pelaku Pasar Modal Bersinergi Mendorong Pemulihan Ekonomi
OJK telah mengeluarkan kebijakan securities crowd funding (SCF) sebagai alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM, melalui penerbitan POJK Nomor 57/POJK.04/2020. Sampai Juli 2021, total penyelenggara SCF yang mendapatkan izin dari OJK telah bertambah menjadi lima penyelenggara. Di samping itu, jumlah penerbit/pelaku UMKM yang memanfaatkan Equity Crowd Funding (ECF) juga mengalami pertumbuhan sebesar 27,1 persen (ytd) menjadi 164 penerbit, dengan total pemodal mencapai 34.525 investor, naik 54,53 persen (ytd). Jumlah dana yang berhasil dihimpun juga mengalami peningkatan sebesar 64 persen (ytd) menjadi sebesar Rp313,55 miliar.
3. Peningkatan Perlindungan Investor dan Penegakan Hukum
OJK bersama para pemangku kepentingan pasar modal terus berusaha meningkatkan jumlah investor di antaranya melalui sosialisasi dan edukasi pasar modal, Program Digitalisasi Pemasaran Reksa Dana, simplifikasi pembukaan rekening efek, memperbanyak galeri investasi di seluruh Indonesia, memberikan izin usaha perusahaan efek daerah untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di bidang pasar modal, serta sosialisasi e-IPO untuk meningkatkan partisipasi publik dalam penjatahan melalui penggolongan penawaran berdasarkan nilai emisi melalui e-IPO.
Untuk terus memberikan perlindungan kepada investor, OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan:
a. Implementasi POJK Nomor 65/POJK.04/2020 & SEOJK Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (Disgorgement Fund) di bidang pasar modal yang bertujuan untuk dapat memulihkan hak-hak investor yang dirugikan akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan cara memberikan perintah tertulis kepada pelaku pelanggaran untuk mengembalikan sejumlah keuntungan yang diperoleh/kerugian yang dihindari secara tidak sah/melawan hukum. (restorative justice/ remedial action).
b. Pemberian Notasi Khusus Terhadap Perusahaan Tercatat, yang bertujuan dua aspek yakni aspek performa/kinerja perusahaan dan aspek kepatuhan/compliance dari perusahaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan. Saat ini telah ada 14 Notasi Khusus yang diharapkan dapat memberikan gambaran kepada investor sebelum bertransaksi saham perusahaan tersebut.
c. Implementasi POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, khususnya di masa pandemi Covid-19. OJK mendorong penyelenggaraan RUPS memanfaatkan teknologi informasi (e-RUPS) sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah domisili investor, termasuk dalam menyampaikan hak suara melalui e-voting.
d. Tindakan supervisory action dilakukan untuk menegakkan kepatuhan pelaku industri Pasar Modal Indonesia terhadap peraturan perundang-undangan, OJK akan terus melakukan pembinaan dan supervisory action untuk mengantisipasi berbagai modus pelanggaran dan akan melakukan tindakan tegas berupa penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
OJK juga terus melakukan pengembangan infrastruktur pasar modal dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bertujuan untuk mendukung fungsi perizinan dan pengawasan bagi para pelaku industri Pasar Modal seperti pengembangan Sistem Perizinan dan Registrasi Terintegrasi (SPRINT), pengembangan Aplikasi Pelaporan Online OJK (Apolo), dan pengembangan tools untuk mendukung fungsi pengawasan.
Di bidang pengaturan, sampai 9 Agustus 2021, tahun ini OJK telah mengeluarkan enam Peraturan OJK yaitu POJK Kualitas Pendanaan Perusahaan Efek, Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Ahli Syariah Pasar Modal, Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek, Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan POJK tentang Waran Terstruktur.
Di samping itu, OJK juga telah menerbitkan tiga Surat Edaran OJK terkait Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, terkait disgorgement dan disgorgement fund, dan terkait Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
Dalam pelaksanaan penegakan hukum di bidang pasar modal, pada tahun ini sampai dengan 9 Agustus 2021, OJK telah melakukan pemeriksaan sebanyak 110 kasus yang terdiri atas, 43 kasus terkait transaksi dan lembaga efek, 39 kasus terkait emiten dan perusahaan publik, 15 kasus terkait pengelolaan investasi dan 13 kasus terkait profesi penunjang pasar modal.
Selain itu, terdapat 2 kasus pelanggaran di bidang pasar modal yang diteruskan kepada satuan kerja penyidikan dengan dugaan pelanggaran ketentuan terkait manipulasi pasar atas transaksi perdagangan saham. Dalam periode tersebut, OJK telah menetapkan 386 surat sanksi yang terdiri dari 19 sanksi peringatan tertulis, 26 sanksi pembekuan izin, 1 sanksi pencabutan izin, dan 340 sanksi administratif berupa denda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar Rp57,7 miliar. Selain itu, OJK juga menerbitkan 49 perintah tertulis.
Bersamaan dengan kegiatan Peringatan 44 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia, Panitia bersama (OJK dan SRO) juga melaporkan telah menyelenggarakan kegiatan CSR yang hingga 10 Agustus 2021 telah mengumpulkan donasi dari industri pasar modal Indonesia, dari alokasi fee transaksi bursa dan jasa kustodian pada 9 Agustus 2021 senilai Rp11,26 miliar, juga dari 75 pihak pelaku industri pasar modal dengan total Rp24,46 miliar.
Nilai keseluruhan donasi industri pasar modal mencapai Rp35,72 miliar. Donasi berupa CSR ini akan difokuskan untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam penanganan pandemi covid-19. Dengan tingginya animo masyarakat pasar modal Indonesia dalam melakukan donasi, jumlah tersebut diharapkan akan bertambah.
