Realisasi Investasi di 19 KEK Capai Rp 32,7 T, Baru 35% dari Komitmen
Hingga Agustus 2021 sebanyak 129 badan usaha telah mendaftarkan profil mereka ke dalam sistem aplikasi khusus di KEK, terdapat 11 dokumen pengajuan masterlist dengan nilai barang mencapai Rp 740 miliar, dan terdapat 65 dokumen Pengajuan Pemberitahuan Jasa KEK (PJKEK).
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan memiliki komitmen yang kuat guna mendukung operasionalisasi dalam pengembangan KEK dengan memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan agar investasi di KEK dapat berjalan melalui penerbitan Peraturan Daerah sesuai dengan UU Cipta Kerja.
“Selain itu, dibutuhkan komitmen dan profesionalisme Badan Usaha Pembangun dan Pengelolanya, dalam mengelola KEK untuk memenuhi target yang telah disepakati dengan Dewan Nasional KEK,” ujar Mantan Menteri Perindustrian tersebut.
Di sisi lain, Kemenko Perekonomian bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyelenggarakan diskusi terbatas mengenai pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) Bintan pada Kamis (9/9).
Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga, Muhsin Syihab mengatakan bahwa, pengembangan KPBPB sangat penting dan sejalan dengan upaya diplomasi ekonomi yang menjadi salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia saat ini.
“KPBPB Bintan diharapkan mampu menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja baru dan menjadi katalis untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19,” kata Muhsin.
Adapun, Kawasan Ekonomi Khusus Bintan memiliki fokus pada sektor pariwisata, maritim, perhubungan, perdagangan, perbankan dan sektor ekonomi pendukung lainnya. Dengan potensi yang besar, Bintan diharapkan dapat menjadi pusat investasi dan pariwisata berkelas internasional.
