Moratorium Sawit Tidak Dilanjutkan, Indonesia Hadapi Dua Resiko Besar
Harga CPO sempat terkoreksi ke level US$500/metrik ton setelah pandemi Covid-19 melanda dunia di Maret. Namun, harga kembali naik memasuki kuartal III tahun 2020.
Harga sawit diperkirakan akan merangkak lagi menjelang November mengingat India sebagai importir terbesar akan merayakan Diwali dan negara-negara Eropa akan memasuki musim dingin.
Senada dengan Andrian, kepala ekonom PT Bahana Sekuritas Putera Satria Sambijantoro juga mengingatkan harga CPO bisa terkoreksi jika pemerintah memutuskan untuk tidak memperpanjang moratorium. Tidak diperpanjangnya moratorium berarti Indonesia mengirimkan sinyal kepada dunia bahwa mereka siap untuk menambah pasokan CPO. Dengan pasokan yang semakin banyak maka harga bisa kembali turun.
Padahal, harga yang tinggi bisa menjadi penopang kehidupan bagi sekitar empat juta pekerja di sektor tersebut. Harga CPO yang tinggi juga akan menguntungkan Indonesia karena bisa mendongkrak devisa. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan sumbangan devisa sawit ke Indonesia mencapai US$20 miliar pada tahun 2020.
"Padahal, CPO sudah menjadi jangkar bagi neraca perdagangan dan (stabilitas) rupiah di tengah kekhawatiran Taper Tantrum. Industri CPO juga memegang kunci dalam pemulihan ekonomi karena menghidupi empat juta pekerja," tutur Satria.
Satria memperkirakan Indonesia akan melanjutkan moratorium sawit karena sejumlah alasan. Selain persoalan harga, Indonesia akan menghadapi kritikan pedas dari dunia internasional, terutama aktivis lingkungan jika moratorium tidak diperpanjang.
"Indonesia tengah menghadapi isu lingkungan hidup terutama dengan Amerika Serikat dan Eropa. Mengizinkan dibukanya kembali perizinan bisa memicu reaksi internasional,"tuturnya.
Adrian berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan moratorium sawit. Kepastian diperlukan oleh dunia usaha hingga eksportir.
Dia juga berharap pemerintah lebih fokus untuk mengevaluasi hasil dari moratorium yang sudah berlangsung selama tiga tahun. Menurutnya, masih banyak pekerjaan rumah yang belum diperbaiki selama moratorium berjalan.
"Kalau tujuannya belum tercapai ya sebaiknya dilanjutkan. Dilihat lagi apakah dengan moratorium tata kelola menjadi lebih baik. Konsekuensinya dilihat lagi jika tidak dilanjutkan," katanya
