Hilangnya kebijakan moratorium sawit akan mengarah ke konsekuensi yang serius. Evaluasi perizinan lahan akan berhenti total. Industri sawit akan kembali ke business as usual.
DPR menyoroti usulan anggaran untuk BPDPKS yang mencapai Rp 5,8 triliun di tengah belum jelasnya kebijakan moratorium sawit yang masa berlakunya habis sejak 19 September.
Perpanjangan moratorium sawit akan lebih menguntungkan Indonesia karena akan mendongrak harga dan mencegah Indonesia mendapat kecaman aktivis lingkungan.
Implementasi moratorium sawit selama hampir tiga tahun dinilai jauh dari maksimal, sehingga perlu diperpanjang untuk membenahi persoalan-persoalan yang masih membelit sektor sawit.
Pemerintah harus memastikan subsidi untuk sektor minyak sawit bermanfaat bagi orang miskin dan banyak orang, bukan terutama perusahaan dan pemegang saham.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola Sawit mengungkapkan, baru enam provinsi di Indonesia yang berkomitmen menerapkan moratorium sawit.