Kisruh Perbedaan Data Stok Beras hingga Berujung Rencana Impor
Tiga lembaga pemerintah yang menangani pangan yaitu Bulog, kementerian Pertanian, dan Badan Pangan Nasional tidak satu suara dalam menyikapi stok beras nasional saat ini. Hal itu disebabkan karena masing-masing lembaga memiliki data stok beras yang berbeda.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Suwandi, menyatakan bahwa stok beras nasional melimpah. Oleh sebab itu, Indonesia tidak perlu impor.
Suwandi merunut pada data BPS Januari-September 2022 yang menyatakan bahwa produksi beras Indonesia 2022 diperkirakan mencapai 32,07 juta ton. "Ini kami pakai data BPS," ujarnya saat Rapat Dengan Pendapat dengan Komisi IV, Rabu (23/11).
Namun demikian, Perum Bulog mengusulkan impor untuk menambah cadangan beras pemerintah atau CBP yang hanya mencapai 594.856 ton per 22 November 2022. Jumlah cadangan beras pemerintah atau CBP tersebut jauh di bawah angka ideal minimal sebesar 1,2 juta ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan bahwa pihaknya sudah berupaya untuk melakukan penyerapan gabah dan beras dari petani dalam negeri. Namun demikian, penyerapan tersebut masih di bawah target.
"Dalam proses perjalanannya, penyerapan masih jauh dari target yang dtentukan," ujar pria yang akrab dipanggl Buwas tersebut saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (23/11).
Presiden Joko Widodo dan stake holder terkait juga telah melakukan rapat koordinasi terbatas mengenai stok beras Bulog. Dalam kesempatan tersebut, Buwas mengatakan, Kementerian Pertanian telah berjanji untuk menyediakan stok beras dalam negeri untuk CBP Bulog. Namun demikian, janji tersebut belum terlaksana.
Data stok beras
Menanggapi perbedaan data tersebut, Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Dwi Andreas, mengatakan bahwa saat ini data produksi beras hanya mengacu pada Badan Pusat Statistik. Namun demikian, saat ini BPS belum memiliki data real time stok beras.
Dia mengatakan, belum adanya data stok beras secara real time ini menyebabkan setiap lembaga melakukan surveinya masing-masing. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan data stok beras antar lembaga pemerintah. Kementerian Pertanian menyatakan bahwa stok beras saat ini mencapai 8-9 juta ton. Sementara Badan Pangan Nasional menyatakan bahwa data stok beras saat ini mencapai 6,2 juta ton.
"Saya memahami data stok ini relatif sulit karena mengukur beras yang ada di pedagang dan rumah tangga. Karena belum ada di BPS, setiap lembaga memiliki melakukan survey sendiri dan memiliki persepsi yang berbeda terkait itu," ujarnya.
Namun demikian, Dwi Andreas menolak jika Indonesia harus melakukan impor beras untuk memenuhi CBP Bulog. Menurut dia, proses impor membutuhkan waktu yang lama yaitu sekitar 2-3 bulan.
Jika pemerintah memutuskan impor sekarang, kemungkinan barang dari luar negeri baru akan datang ke Indonesia sekitar Februari 2023. Di saat bersamaan, petani akan memasuki panen raya sehingga akan mempengaruhi harga jual.
"Kalau impor sekarang tidak ada manfaatnya. Memang jumlahnya kecil, tapi akan mempengaruhi psikologis sehingga harga gabah petani bisa anjlok," ujarnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengimpor beras sebanyak 301,7 ribu ton pada periode Januari-Oktober 2022. Jumlah tersebut susut 20,4 juta ton (6,34%) dibanding Januari-Oktober 2021.
Kemudian nilai impor beras nasional periode Januari–Oktober 2022 mencapai US$137,42 juta, turun 5% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, impor tersebut merupakan kategori beras khusus yang digunakan oleh kalangan tertentu atau restoran.
Seperti terlihat pada grafik, dalam tiga tahun terakhir volume impor beras Indonesia mencapai level tertinggi pada kuartal III 2022, yakni 162,22 ribu ton. Jumlah tersebut melonjak 116% dibanding kuartal sebelumnya, serta naik 76,3% dibanding kuartal III tahun lalu.
