Patut Ditiru, TransJakarta Tak Pernah Naikkan Tarif Selama 19 Tahun
Pengaruhi Kebijakan Nasional
Secara empiris, Djoko mengatakan, kehadiran Transjakarta Busway mampu mempengaruhi kebijakan di tataran nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak luput dari keberhasilan Transjakarta Busway dalam improvisasi manajemen dan operasional layanan publik di sektor transportasi.
Dalam Undang-Undang tersebut pada pasal 158 ayat 1, menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
Selain itu, dalam ayat 2 di pasal yang sama menyebutkan beberapa persyaratan pendukung angkutan massal, seperti mobil bus berkapasitas angkutan massal, lajur khusus, trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dan angkutan pengumpan.
Di sisi lain, mulai tahun 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Ditjen Hubdat memulai Program BRT di berbagai daerah. Meskipun penerapan tersebut bukan BRT dalam arti sebenarnya bus rapid transit, lebih pada bus sistem transit, karena tidak disediakan jalur khusus untuk busway seperti di Jakarta.
"Namun, tetap menggunakan jenis bus lantai tinggi atau hight deck, sehingga bus tidak berhenti sembarangan dan hanya dapat menaik turunkan penumpang di halte yang sudah ditentukan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan, bus Transjakarta telah mengangkut sebanyak 98,88 juta penumpang sepanjang 2021. Jumlah ini turun 22,04% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 126,84 juta penumpang.
Penurunan jumlah penumpang bus Transjakarta ini akibat adanya pembatasan sosial selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan koridor atau rutenya, Blok M – Kota mengangkut jumlah penumpang terbanyak pada 2021. Jumlahnya mencapai 8,94 juta penumpang atau 9,04% dari total penumpang Transjakarta.
