Jalan Rusak Parah, APBD Lampung Habis untuk Belanja Pegawai

Sementara total belanja mencapai Rp 7,38 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan belanja operasi senilai Rp 4,6 triliun.

Belanja operasi itu di antaranya adalah belanja pegawai senilai Rp 2,14 triliun atau sekitar 28,99% total belanja daerah 2023.

Belanja pegawai tersebut merupakan pos pengeluaran tertinggi dalam keseluruhan APBN 2023 Provinsi Lampung.  Pos belanja ini digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, uang lembur, uang pensiun, dan kompensasi lain untuk pegawai negeri sipil (PNS). 

Biaya Infrastruktur Sepertiga Belanja Pegawai

Sementara belanja modal tercatat mencapai Rp 1,25 triliun. Belanja modal tersebut di antaranya adalah anggaran untuk belanja pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi senilai Rp 798 miliar.

Dengan demikian, bisa disimpulkan jika anggaran untuk pembangunan infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi hanya sekitar sepertiga dari belanja pegawai. Belanja modal jaringan jalan hanya 10,81 % dari total belanja daerah 2023. 

Hal serupa juga terjadi dalam realisasi APBD 2022. Berdasarkan data di situs Kementerian Keuangan, realisasi APBD Provinsi Lampung untuk belanja modal hanya sekitar Rp4,28 triliun pada 2022.

Nilai itu jauh lebih rendah dibanding belanja pegawai, yang realisasinya mencapai Rp10,75 triliun. Belanja pegawai menghabiskan porsi 37% dari total realisasi belanja daerah Provinsi Lampung pada 2022, sekaligus menjadi pengeluaran terbesar dibanding pos belanja lain seperti terlihat pada grafik.