Jokowi Gelar Rapat Khusus Bahas Banjir Barang Impor di Pasar Domestik
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengumumkan akan menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo hari ini, Selasa (3/10). Rapat khusus tersebut akan membahas terkait maraknya barang impor di pusat perdagangan.
Zulkifl menilai ratas tersebut penting lantaran belum ada perubahan signifikan di pusat perdagangan pasca pencabutan Permendag No. 31/2023. Adapun pusat perdagangan yang dimaksud Zulkifli adalah Pasar Grosir Cikini.
"Sebanyak 90% perusahaan itu UMKM dan keberpihakan kami terhadap UMKM tidak boleh ditawar-tawar. Kita bina dan kembangkan agar mereka bisa menguasai pasar domestik," kata Zulkifli di Pasar Grosir Cililitan, Selasa (3/10).
Berdasarkan penelusuran Katadata, ratas tersebut akan dihadiri sejumlah menteri, salah satunya oleh Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Isy Karim, mengatakan pemerintah berencana untuk menangani banyaknya toko yang gulung tikar di pusat perdagangan. Menurutnya, salah satu akar permasalahan tersebut adalah maraknya produk impor di pasar.
Maka dari itu, Isy mengumumkan akan menangani dugaan impor ilegal secara menyeluruh. Isy mengatakan penanganan dugaan tersebut akan dibahas bersama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
"Masalah ini sedang diproses secara menyeluruh. Saya sudah bilang masalah ini akumulasi dari berbagai faktor," ujar Isy.
Dia mencatat akumulasi beberapa faktor itu di antaranya adalah permintaan dalam negeri yang menurun dan infrastruktur pendukung di pusat perdagangan. Isy mendorong pusat perdagangan untuk meningkatkan kreativitas dalam menarik konsumen.
Dia mencontohkan Mal Thamrin City yang mengadakan acara memperingati Hari Batik 2023 kemarin, Senin (2/10).Isy menilai ajang tersebut meningkatkan volume dan nilai transaksi di Thamrin City.
"Bukan hanya mengadakan acara tematik, tapi juga menata diri. Ada banyak hal yang harus diperhatikan pusat perdagangan," kata Isu.
Walau demikian, Isy menekankan pemerintah sedang kembali menata sistem perdagangan di dalam negeri. Untuk diketahui, sejauh ini baru Asosiasi Pertekstilan Indonesia yang berargumen anjloknya utilitas industri tekstil disebabkan oleh maraknya produk impor ilegal di pasar.
