APNI Dorong agar Smelter Impor Bijih Nikel: Jaga Cadangan dan Kerek Harga
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia atau APNI mendorong agar usaha pemurnian nikel nasional untuk mengimpor bijih nikel. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga cadangan nikel di dalam negeri.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey menyarankan pemerintah untuk tidak berlebihan dalam menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB untuk rencana produksi nikel. Untuk diketahui, Kementerian ESDM telah menyetujui RKAB nikel dengan rencana produksi 2024-2027 sebanyak 240 juta ton.
"Kami dari APNI mendorong impor bijih nikel sebanyak-banyaknya, yang penting pengolahan bijih nikel di dalam negeri," kata Meidy di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (22/7).
Meidy menghitung bijih nikel impor memang lebih mahal dari bijih nikel lokal. Namun importasi bijih nikel pada akhirnya akan berdampak pada proyeksi produksi dan pasar dunia.
Dengan kata lain, impor bijih nikel akan meningkatkan harga nikel dunia. Oleh karena itu, Meidy menyarankan agar pemerintah memberikan ruang impor dalam RKAB produksi nikel.
Meidy menghitung kebutuhan bijih nikel untuk industri smelter nikel hanya sekitar 215 juta ton hingga 2027. Namun pabrikan butuh membangun stok bijih nikel yang membuat total kebutuhan bijih nikel hingga 2027 sekitar 280 juta ton.
"Pabrik smelter tidak mungkin hanya membeli 10 juta ton bijih nikel jika kebutuhannya 10 juta ton. Kalau saya pasti akan beli minimal sekitar 12 juta ton," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sepanjang tahun ini Indonesia mengimpor hingga 507.697,32 ton bijih nikel. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan impor sepanjang 2023 yang mencapai 374.468,32 ton.
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Mei lalu mengatakan bahwa tahun telah menerima pengajuan RKAB 747 perusahaan mineral termasuk salah satunya adalah nikel.
Berdasarkan RKAB yang telah diajukan, jumlah rencana produksi nikel Indonesia untuk periode 2024-2027 sebesar 240 juta ton. “Untuk 2024 ini 240 juta ton per tahun dan dia produksinya stagnan selama tiga tahun. Nanti kalau ada perubahan dia perlu mengajukan permohonan lagi,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif.
