Apindo: Pemerintah Perlu Dorong RI Masuk Perdagangan Karbon Global
Shinta mengatakan mekanisme perdagangan karbon akan dibahas di Konferensi Perubahan Iklim PBB 2023 pada akhir tahun ini. Menurut dia, pemerinta kemungkinan melakukan negosiasi terkait perdagangan karbon dengan negara lain dalam ajang tersebut.
"Secara prinsip Indonesia siap. Banyak proyek hijau di Indonesia yang sudah siap, tinggal diperbolehkan untuk melakukan perdagangan karbon internasional saja," ujarnya.
PT Bursa Efek Indonesia sebelumnya telah menerbitkan Bursa Karbon pada 29 September 2023. Nilai transaksi hari pertama mencapai Rp 29,2 miliar dengan volume karbon sejumlah 459,95 ton CO2 ekuivalen.
Berdasarkan penelusuran Katadata.co.id, emiten yang tergabung dalam bursa karbon bergerak di sektor transportasi, perbankan, dan energi. Ketua Bidang Industri Manufaktur APINDO Bobby Gafur Umar mengatakan, sektor manufaktur masih membutuhkan waktu sebelum aktif dalam bursa tersebut.
Gafur menilai adopsi sektor manufaktur pada bursa karbon akan serupa dengan adopsi pasar berjangka. Selain itu, implementasi Pajak Karbon diundur menjadi pada 2025.
"Kita tidak bisa lagi buang limbah sembarangan. Kalau pajak karbon ditetapkan pada 2025, otomatis ada kompensasinya, yakni harga produk hijau akan premium," katanya.
