KSP dan OJK Akan Lanjutkan Amanat Presiden Terkait Perdagangan Karbon
Bursa karbon Indonesia secara resmi telah diluncurkan pada 26 September 2023. Kantor Staf Presiden (KSP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersepakat untuk mengawal arahan Presiden Joko Widodo soal perdagangan karbon atau carbon trading.
Komitmen tersebut mengemuka saat Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (11/10).
Sebelumnya, pada peluncuran bursa karbon Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan lima hal terkait perdagangan karbon. Berikut rinciannya:
1. Potensi karbon harus menciptakan peluang ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
2. Perdagangan karbon di Indonesia harus mengacu pada standar karbon internasional.
3. Pemanfaatan tekonologi untuk transaksi karbon yang efektif dan efisien.
4. Perlunya menetapkan target dan jadwal, baik untuk pasar dalam negeri maupun internasional.
5. Perlu mengatur dan memfasilitasi pasar karbon sukarela sesuai dengan praktik internasional tanpa mengganggu pencapaian Nationally Detemined Contribution (NDC) Indonesia.
“KSP dan OJK sepakat mengawal dan menindaklanjuti lima arahan Presiden Jokowi ini. Tentunya, dengan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait,” ujar Moeldoko, melalui keterangan resmi.
Moeldoko mengapresiasi kolaborasi OJK dan kementerian serta lembaga terkait yang sudah bergerak cepat meluncurkan bursa karbon. Dia berharap OJK sebagai otoritas di sektor keuangan yang membawahi perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank (IKNB), dapat mendorong industrinya meningkatkan pembiayaan kepada pelaku usaha yang berada dalam ekosistem energi dan ekonomi hijau.
Hal tersebut seperti electric vehicle (EV) atau kendaraan listrik, energi hidro, panas bumi, dan pengguna produk energi hijau lainnya, “Ini penting untuk mendorong transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan,” ujar Moeldoko.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, menyampaikan sejak perdagangan perdana hingga 10 Oktober 2023, telah terjadi perdagangan karbon dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) seri Indonesia Technology Based Solution sebanyak 459.967 ton CO2e, dengan total nilai Rp 29,2 miliar. Harga rata-rata per unit karbon sebesar Rp 63.502. “Pembeli berasal dari sektor industri, pasar modal, dan perbankan,” kata Mahendra.
