Bea Cukai Tunggu Kemendag Soal Pembatasan Produk Impor Barang Konsumsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menunggu Kementerian Perdagangan soal pembatasan impor. Menurut Bea Cukai, perlu perubahan payung hukum untuk mendukung pembatasan impor nonmigas.
Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Fadjar Donny,mengatakan perlu perubahan Peraturan Menteri Perdagangan No.20 Tahun 2021 menjadi Permendag Nomor 25.
Dia menjelaskan, berbagai langkah akan ditingkatkan untuk mengatasi impor barang konsumsi tersebut. Salah satunya, dengan mengubah sistem lalu lintas barang dari post border menjadi border control terhadap produk tertentu sebanyak 327 HS.
“Ada kewajiban sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU Kepabeanan terhadap kementerian lembaga yang melakukan ketentuan larangan pembatasan," kata Fadjar dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (12/10).
Fadjar mengatakan pihaknya menunggu perubahan aturan Kemendag. Ini untuk memastikan adanya pemeriksaan dari post border menjadi border.
"Dengan ketentuan-ketentuan ini, nanti dijadikan sebagai referensi bagi kami di bea cukai di lapangan untuk melakukan pengawasan barang-barang larangan pembatasan,” kata Fadjar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memperketat pengawasan sejumlah daftar kode barang atau Harmonized System (HS). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi impor barang konsumsi yang membanjir, termasuk melalui penjualan di sosial media.
"Presiden Jokowi menginstruksikan para menteri bersama Kapolri menangani dan mengatasinya banjirnya impor barang konsumsi," ujar Sri Mulyani dalam unggahannya di akun Instagram, dikutip Senin (9/10).
