Paling Lambat 21 November, Belum Ada Daerah yang Mengumumkan UMP 2024
Formula kenaikan UMP 2024 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 51-2023 adalah proyeksi inflasi yang ditambah jumlah perkalian antara proyeksi pertumbuhan ekonomi dan alfa. Adapun, rentang alfa yang dimaksud adalah 0,1 sampai 0,3.
Alfa adalah variabel yang merepresentasikan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Indah menyebut, penentuan alfa di dalam negeri cukup sulit karena minimnya data.
Oleh karena itu, formula yang digunakan untuk menghitung alfa di dalam negeri adalah total kompensasi tenaga kerja suatu periode dibagi dengan produk domestik regional bruto pada periode yang sama. Dari pertimbangan tersebut mayoritas daerah memiliki alfa antara 0,1 dan 0,3.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan formula UMP pada PP Nomor 51 Tahun 2023 akan terus berlaku setelah 2024. Pemerintah tidak memberi batas waktu berlakunya formula tersebut.
Ida menilai, PP Pengupahan anyar tersebut memiliki masa serap aspirasi terpanjang baik sebelum maupun setelah draf PP No. 51-2023 rampung. Oleh karena itu, Ida berpendapat waktu penerbitan beleid tersebut sudah sangat tepat
"Peraturan ini lebih dekat dekat dengan teori apapun terkait pengaturan pengupahan apapun," katanya.
Ida mengakui formula penyesuaian upah minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 secara prinsip tidak berubah dari formula Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Perbedaan PP Nomor. 51 Tahun 2023 dan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 adalah masa berlakunya. Selain itu, PP No. 51-2023 tidak memiliki batasan kenaikan UMP seperti di Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebesar 10%.
